pengawasan keuangan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. pengawasan keuangan

BPKP. Sinergi antara pihak sekolah dan masyarakat terjalin dengan baik untuk membangun. Tugas OJK sebagai pengawas keseluruhan bagi bank dan non-bank bisa mengurangi risiko. Download Free PDF. Panduan praktik audit kinerja Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; E. Dokumen ini juga mencakup aspek-aspek seperti struktur, format, bahasa,. Ilustrasi Pengawasan Koperasi Oleh OJK. Peraturan BKN No. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam. OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - DESA Status. Pengawasan keuangan negara EnvaPya 3. Bagaimanakah pengaturan pengawasan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ? Berdasarkan rumusan“ masalah di atas, maka tujuan agar supaya tercapainya dari penelitian ini adalah sebagai berikut:” 1. Dalam melaksanakan mandat tersebut, BPKP menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP yang merupakan. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Di Indonesia, BPKP jadi salah satu Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). bahwa untuk penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dilakukan melalui pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK. b. Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pe ngawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal 14. 11 Desember 2020. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Mengingat : 1. Internal : 0323 (Lantai 3)KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Lampiran V, VI, VII, dan VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M. Jakarta, 14 Oktober 2022. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2053) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian risiko secara komprehensif di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian. Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia hal. badan pengawasan keuangan dan pembangunan republik indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan badan pengawasan keuangan dan pembangunan dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala badan pengawasan. Ekonomi di Indonesia bermacam-macam diantaranya adalah Keuangan. Kualitas sumber daya manusia yang masih minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. bahwa untuk menunjang tercapainya kinerja pengawasan bidang investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkualitas dan. Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Luwu, Rabu (3 September 2014) – Dalam rangka mendorong optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan negara (termasuk keuangan daerah), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK) menyelenggarakan Sosialisasi dengan tema “Optimalisasi Pengawasan Atas Keuangan Negara dan Keuangan Daerah” pada hari ini (3/9) di Ruang Pola Andi Kambo. idBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. TARAKAN - “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera” merupakan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. 12 EDITORIAL Pengawas Internal hal. Bahasa. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang. 09/2015 tentang Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1728),. Para pembicara dalam diskusi tersebut, mengkhawatirkan terjadinya perebutan lahan dalam pengawasan keuangan negara antara lembaga-lembaga pemeriksa keuangan yang telah ada. Peraturan Kepala BPKP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018-2022 di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Bapepam adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan hasil Keputusan Presiden Republik Indonesia No. Di situ, Kita akan tahu apa saja yang mencakup keuangan negara dan dalam bentuk apa saja. 33 Utan Kayu Utara, Kec. 585) “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. b. Peraturan BPKP Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pramuka No. Judul. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06. Pengawasan terhadap Bank Indonesia dari sisi keuangan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. GO. Melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap aktivitas jasa keuangan pada sektor IKNB atau Industri Keuangan Non Bank, seperti, perasuransian, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun, Pasar. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ditegaskan bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang. Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengawasan sistem keuangan secara umum. (2) BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 2. Ak. Komite Pengawas Perpajakan berkedudukan di bawah dan bertanggung. Pancamulia. evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan KeuanganDesa secara nasional; b. Peran negara yang utama dalam suatu negara adalah mewujudkan cita-cita dari bangsa itu sendiri yang termaktub disetiap konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara yang. Pengawasan keuangan adalah proses pengamatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. JAKARTA (30/9/2022) - “Sampai dengan 20 September 2022, total kontribusi kita ke keuangan negara Rp79,53 T. Sebagai bahan masukan dan gambaran kepada Pemda Bulukumba didalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja keuangan terhadap pengawasan pengelolaan. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4. pengawasan keuangan desa. Rahmat Akbar, OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan terhadap lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Keuangan cq pengawas Entitas Utama melalui: a. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400); 3. PAN/7/2008 serta Pasal 4 dan Lampiran VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV Peraturan Bersama Kepala Badan. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. • Pengawasan Internal “Intern”, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai bidang kewenangannya masing-masing (pp no. Tugas dan Fungsi. Nah, jika Anda menjadi salah satu peminatnya, maka Anda perlu memahami apa itu Dewan Pengawas Syariah. Telp. Tanggal Berlaku : 22 Juni 2021. DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG AKUNTAN NEGARA, Menimbang : a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang. Untuk mempertahankan anggaran yang sudah ditetapkan dijalani dengan baik dan sesuai aturan. 05/2013 tentang Pengawasan Badan. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan KORUPSI, PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA DAN FORMAT POLITIK Pembicaraan tentang korupsi dan kolusi seakan tidak ada putus-putusnya. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400); 3. yang telah ditentukan dalam program kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat. 1. Soal overlapping pengawasan keuangan ini juga mengemuka dalam seminar "Pengawasan, Pengendalian dan pemeriksaan Negara Pasca Perubahan UUD 1945". DJPKN merupakan cikal bakal lembaga pemerintah non departeman yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP,tt) . . Pengawasan terhadap Pengeluaran Negara. Peraturan Kepala BPKP Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembagian Tugas di Kedeputian BPKP. “Itjen terus mengembangkan dan menyempurnakan tata kelola pengawasan berbasis data digital sebagai salah satu bentuk budaya pengawasan baru di Inspektorat Jenderal. 2. Beranda. Infografis Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Stabil Ditopang Permodalan yang Kuat dan Likuiditas Memadai. Belum Tersedia. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422) LAMPIRAN 1 of 8 E-learning TM/PJJ 5 1 Pusdiklatwas Fungsional Audior Terampil 1 1 Feb - 10 Feb 20 Feb - 2 mar. Jakarta, Jumat (10 September 2021) - Sinergi Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. idDokumen ini berisi Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan di Lingkungan BPKP, yang bertujuan untuk memberikan acuan bagi aparat pengawasan intern pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan hasil pengawasan yang akuntabel, transparan, dan bermutu. Peraturan BPKP Nomor 007 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan di sejumlah bidang, seperti pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal serta industri keuangan non bank di pindah tangankan ke OJK. idNamun, saat ini, ia telah diintegrasikan ke dalam lembaga pengawas keuangan nasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembina SPIP, yang . ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai. Tujuan Pengawasan Keuangan Negara. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5by LEDIANA ROSA - Sunday, 21 November 2021, 12:29 PM. MAKALAH PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL PERBANKAN DI INDONESIA Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Keuangan dan Perbankan modul Operasional Perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan Dosen Pengampu: Wiwiek Hidayati, S. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pengawasan Keuangan Daerah Pengawasan keuangan daerah dalam penelitian ini meliputi tiga dimensi, diantaranya penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan . KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian risiko secara komprehensif di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian. 2 sebagai berikut : Tabel 2. Arti keuangan negara atau state finances dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengertian Dewan Pengawas Syariah Pada dasarnya, pengawasan berguna untuk menjamin pelaksanaan agar tidak menyimpang dari rencana yang sudah ditetapkan. 1. OJK singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebuah lembaga. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotismeefektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kota Makassar, yaitu dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pengawasan dengan rencana pengawasan yang ditetapkan dengan dikali 100%, guna mengetahuibadan pengawasan keuangan dan pembangunan republik indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan prosedur baku pelaksanaan kegiatan di lingkungan badan pengawasan keuangan dan pembangunan dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan, menimbang : a. Laporan Barang Pengguna Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2018 (Audited) k. Saat ini sedang dibangun Dashboard Pimpinan yang bisa memonitor hasil kegiatan dukungan. Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Hits: 687. Pengawasan Keuangan Di Perusahaan. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; b. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2019. Di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertindak sebagai auditor eksternal pemerintahan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai pengawas internal. Sekretaris : Direct 021-859039035 atau 021-85 910031 Pes. Laporan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2021 2 Yth. dan OJK, dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan dalam hal ini termasuk perbankan. Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. 921; : 34 Hlm. Pengawasan merupakan hal penting dalam upaya untuk menjamin suatu kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ingin dicapai. APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Matraman Kota Jakarta Timur, Jakarta 13120 Telp: +62 21 85910031 Fax: +62 21 85900608 Email: jdih@bpkp. go. 33, Jakarta 13120 Telp: 021-85910031 Fax: 021-85900608 email: humas@bpkp. Bimtek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa memberikan gambaran kepada peserta mengenai tahapan pengawasan pengelolaan keuangan desa baik dari segi internal, kecamatan, BPD, dan masyarakat desa. Pramuka No. DENPASAR (6/12/21) - Perwakilan BPKP Provinsi Bali bersama Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP kembali menyelenggarakan Workshop Penganggaran dan Penatausahaan Aplikasi Financial Management Information System. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR KEP- 33 /K/1J/2022 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2022 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang Mengingat b. Sesuai Pasal 4 dalam UU tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk. Pemeriksaan yang. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63); 4. Bidang. Baru-baru ini, dilaksanakan In House Training mengenai Audit Eskalasi, audit Klaim dan Fraud Control Plan di. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. Pengertian seperti yang kita ketahui pemerintah merupakan pelaksana anggaran negara, dan secara otomatis akan menetukan arah dan kebijakan keuangan negara dengan kontrol dari DPR juga. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06. Eksistensi Lembaga Pengawasan, Adam Setiawan 275. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. Memberikan kabupaten target persentase desa yang akan diaudit berdasarkan kerangka kerja standar dan format laporan standar serta menggunakan data Siskeudes. Peraturan Badan. Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan sesuai dengan langkah kerja. Pengawasan terhadap Penerimaan Negara b. Buku ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah untuk memahami secara interaktif proses kerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan. Sebelumnya, pengawasan ini dilakukan oleh Bappebti. 6. Pasal 14 Dewan Direktur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya: a. Sekretaris : Direct 021-859039035 atau 021-85 910031 Pes. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. Pramuka No. 2 April-Juni 2019. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Mengingat : 1. (5) Semua penerimaan yang menjadi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. datang. Soal overlapping pengawasan keuangan ini juga mengemuka dalam seminar "Pengawasan, Pengendalian dan pemeriksaan Negara Pasca Perubahan UUD 1945". Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK. Sasaran Program Deputi Pengawasan bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. 2022. Pengendalian keuangan merupakan bagian yang tak. 2. METODE Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memberikan data. Peraturan BPKP Nomor 008 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/. go. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Implementasi Fungsi Pengawasan Keuangan oleh Inspektorat Kabupaten Lom-bok Utara Salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan keuangan daerah adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Utara. Perubahan ini diharapkan membuat pengawasan industri keuangan menjadi lebih optimal. OJK tidak lagi hanya akan mengawasi sektor perbankan dan investasi, tetapi juga mengawasi koperasi. 13. 8. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian KeuanganCATATAN: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2022. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional. 3. 2. Dasar Hukum Pengawasan Keuangan Negara. Pasal 21, hasil pengawasan oleh BPD disampaikan kepada Kepala Desa dalam musyawarah BPD dan juga disampaikan kepada Camat dan APIP daerah Kabupaten/Kota. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ( B P K P ) _____ PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR : PER-211/K/JF/2010 TENTANG STANDAR KOMPETENSI AUDITOR KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : bahwa. 021-85910031 (hunting) Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah : RADEN SUHARTONO. Biro Hukum dan Komunikasi BPKP Jl. 00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 8. 33, Jakarta 13120 Telp: 021-85910031 Fax: 021-85900608Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Uraian Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Koordinator, dan Subkoordinator di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400); 3. 00. 00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir. 3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Laporkan profil ini Tentang Auditor with 10 years experience in accounting and auditing. 4K views • 12 slides Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dadang Solihin. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan DaerahMATERI POKOK PERATURAN. . 04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan. Biro Hukum dan Komunikasi BPKP Jl. Penjelasan: Model ekonomi neo klasik mengasumsikan bahwa pasar bersifat sempurna, persaingan juga sempurna, barang keluar masuk secara bebas, segala informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh, biaya transaksi tidak ada, dan tidak perlu campur tangan pemerintah karena harga-harga terbentuk sebagai akibat interaksi permintaan dan. Wewenang OJK berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan bank meliputi beberapa hal seperti memberikan izin terhadap pendirian atau pembukaan kantor bank, sumber daya manusia, rencana kerja, anggaran, merger,. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa; 20. Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. Pramuka No. go.